BANGKALAN, bloknesia.net – Rencana pembangunan kawasan industri oleh investor asal China di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, disambut positif oleh pemerintah daerah. Namun, sejumlah catatan kritis mulai mengemuka, terutama terkait kesiapan tenaga kerja lokal, dampak lingkungan, serta transparansi investasi.
Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, mengatakan kerja sama yang difasilitasi pemerintah pusat itu diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap ribuan tenaga kerja. Ia menegaskan bahwa masuknya investor merupakan bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan ekonomi.
“Sejak awal kami telah mengkaji bahwa untuk mengurai persoalan di Bangkalan diperlukan masuknya investor. Upaya kami di berbagai forum Himpunan Kawasan Industri (HKI) mendapat respons positif,” ujar Lukman, Senin (10/8/2026).
Menurutnya, industri yang akan dikembangkan merupakan sektor padat karya, seperti tekstil, plastik, dan pengolahan cokelat. Pemerintah daerah juga berkomitmen memprioritaskan tenaga kerja lokal melalui program pelatihan.
Namun demikian, rencana tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan. Hingga kini, belum ada rincian terbuka terkait nilai investasi, lokasi spesifik pembangunan, serta analisis dampak lingkungan (AMDAL) dari proyek tersebut.
Pengamat ekonomi regional, Rahman, menilai masuknya investasi memang berpotensi membuka lapangan kerja, tetapi perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan ketat.
“Industri padat karya memang menjanjikan penyerapan tenaga kerja, tetapi perlu dipastikan bahwa masyarakat lokal benar-benar memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Tanpa itu, peluang justru bisa diisi tenaga kerja dari luar daerah,” ujarnya.
Selain itu, Rahman juga menyoroti potensi dampak lingkungan, terutama jika industri yang masuk bergerak di sektor tekstil dan plastik yang dikenal memiliki risiko limbah cukup tinggi.
“Pengelolaan limbah harus menjadi perhatian utama. Jangan sampai investasi masuk, tetapi menimbulkan persoalan lingkungan baru di kemudian hari,” katanya.
Di sisi lain, rencana penyediaan lahan seluas sekitar 3.000 hektare untuk kawasan industri juga dinilai perlu dikaji secara transparan, termasuk status lahan dan dampaknya terhadap masyarakat sekitar.
Lukman memastikan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai kebutuhan, termasuk kemudahan perizinan dan dukungan infrastruktur. Ia juga menyebut pengalaman Ketua HKI yang telah mempekerjakan ratusan tenaga kerja asal Madura sebagai indikator potensi SDM lokal.
“Kami mengutamakan pekerja lokal dan menyiapkan pelatihan agar tenaga kerja siap sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Meski demikian, sejumlah pihak mendorong agar pemerintah daerah tidak hanya fokus pada percepatan investasi, tetapi juga memastikan prinsip keberlanjutan, keterbukaan informasi, serta perlindungan terhadap masyarakat dan lingkungan tetap menjadi prioritas dalam setiap tahapan pembangunan industri.
