SURABAYA, bloknesia.net — Sebanyak 22 kabupaten/kota di Jawa Timur menetapkan status siaga kekeringan seiring meningkatnya dampak musim kemarau. Dari jumlah tersebut, 15 kabupaten telah mulai mendistribusikan air bersih untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan, distribusi air bersih dilakukan sebagai langkah penanganan darurat terhadap daerah yang mengalami kekurangan pasokan air.
“Yang sudah melakukan dropping air bersih ada 15 kabupaten. Di antaranya Bondowoso, Situbondo, Blitar, Ponorogo, dan Probolinggo,” kata Gatot saat ditemui usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Jawa Timur, Surabaya, Selasa (18/8/2026).
Menurut Gatot, kebutuhan air bersih di sejumlah daerah terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut membuat 11 kabupaten mengajukan dukungan kepada BPBD Jawa Timur karena anggaran pemerintah daerah untuk penanganan kekeringan telah digunakan secara maksimal.
BPBD Jawa Timur, lanjut dia, saat ini memprioritaskan penanganan jangka pendek melalui distribusi air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
Sementara itu, penanganan jangka panjang, seperti pembangunan sumur bor, menjadi kewenangan instansi teknis terkait, termasuk Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Jawa Timur.
“Untuk kami pastinya dalam penanganan jangka pendek dan darurat. Ada juga dukungan dari TNI maupun BNPB yang melakukan pengeboran air dalam,” ujarnya.
Puncak Kemarau Agustus-September
Gatot mengatakan, kondisi kekeringan berpotensi semakin berat karena Agustus hingga September diperkirakan menjadi periode puncak musim kemarau berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Karena itu, BPBD Jawa Timur tidak hanya memperkuat distribusi air bersih, tetapi juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau.
Namun, distribusi bantuan air bersih tidak dilakukan secara otomatis ke seluruh wilayah. Pemerintah kabupaten/kota perlu mengajukan permintaan bantuan terlebih dahulu agar penyaluran dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan menjangkau masyarakat yang benar-benar terdampak.
Modifikasi Cuaca Belum Bisa Dilakukan
Mengenai kemungkinan pelaksanaan modifikasi cuaca untuk membantu mengatasi dampak kekeringan, Gatot mengatakan langkah tersebut belum dapat dilakukan.
Menurut dia, hingga Selasa belum terdapat awan potensial yang memenuhi kondisi untuk pelaksanaan modifikasi cuaca.
“Informasi dari teman-teman BMKG, hingga hari ini belum ada awan potensial yang bisa dilakukan modifikasi cuaca,” katanya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah bersama BPBD Jawa Timur masih mengandalkan langkah penanganan darurat berupa distribusi air bersih, sembari memperkuat koordinasi untuk menghadapi puncak musim kemarau.
