Surabaya, bloknesia.net — Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Jawa Timur akan menggelar sidang khusus untuk menentukan sanksi terhadap runner-up Raka Raki Jatim 2026 berinisial TFR. Sanksi terberat berupa pencabutan gelar disiapkan apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil verifikasi.
Langkah tersebut diambil menyusul munculnya isu dugaan tindakan tidak etis yang menyeret nama TFR dan menjadi perbincangan di media sosial.
Kepala Disbudpar Jawa Timur, Evy Afianasari, mengatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi dengan memanggil TFR bersama dewan juri dan Ikatan Raka Raki Jawa Timur. Hasil proses tersebut akan dibahas dalam sidang khusus yang dijadwalkan pada Selasa (11/8/2026).
“Sanksi terberat adalah pencabutan gelar dan pencoretan nama yang bersangkutan dari Ikatan Raka Raki. Namun, keputusan tersebut akan diambil setelah seluruh proses verifikasi selesai,” ujar Evy, Senin (10/8/2026).
Ia menegaskan, penjatuhan sanksi tidak akan didasarkan pada informasi yang beredar di media sosial semata, melainkan melalui proses pemeriksaan yang berjenjang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, apabila TFR terbukti melanggar, maka posisi runner-up akan dialihkan kepada peserta berikutnya sesuai dengan peringkat dan akumulasi nilai yang telah ditetapkan sebelumnya.
Sementara itu, Ikatan Raka Raki Jawa Timur menyatakan komitmennya untuk tidak menoleransi segala bentuk kekerasan, pelecehan, maupun penyalahgunaan kewenangan. Organisasi tersebut juga mendukung proses klarifikasi yang sedang berjalan.
Untuk memastikan objektivitas, Disbudpar Jatim telah membentuk tim independen yang bertugas menelusuri kebenaran informasi. Proses ini turut melibatkan pemerintah daerah asal peserta serta dewan juri.
Selain itu, Disbudpar menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk menjaga kerahasiaan identitas serta memperhatikan aspek pemulihan bagi pihak yang terdampak.
Evy menambahkan, langkah tersebut dilakukan agar keputusan yang diambil tidak didasarkan pada spekulasi, melainkan pada fakta yang telah diverifikasi secara menyeluruh.
“Proses ini kami lakukan secara hati-hati agar keputusan yang diambil adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Kasus yang menyeret salah satu finalis duta wisata Jawa Timur ini kini memasuki tahap krusial, seiring menunggu hasil sidang khusus yang akan menentukan status TFR ke depan.
