SURABAYA, bloknesia.net – Ancaman kekeringan di Jawa Timur kian meluas seiring memasuki puncak musim kemarau. Sebanyak 19 kabupaten/kota di provinsi tersebut telah menetapkan status kedaruratan kekeringan per Minggu (9/8/2026).
Kondisi ini selaras dengan peringatan dini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kekeringan meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026 atau periode 1–10 Agustus. Sejumlah wilayah di Pulau Jawa bahkan telah masuk kategori “awas” atau zona merah.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jawa Timur, Satriyo Nurseno, menyampaikan bahwa dari total 19 daerah tersebut, 16 kabupaten/kota menetapkan status siaga darurat, sementara tiga lainnya telah meningkat ke status tanggap darurat.
“Total ada 19 kabupaten/kota yang menetapkan status kedaruratan kekeringan,” ujar Satriyo saat dikonfirmasi.
Adapun daerah yang terdampak meliputi Kabupaten Bondowoso, Lamongan, Banyuwangi, Lumajang, Bangkalan, Blitar, Pasuruan, Trenggalek, Gresik, Malang, Jember, Sampang, Mojokerto, Situbondo, Tulungagung, Ngawi, Pacitan, Ponorogo, serta Kota Batu.
Dari jumlah tersebut, Kabupaten Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. “Untuk Mojokerto, Lumajang, dan Situbondo statusnya sudah tanggap darurat,” jelasnya.
Sebagai langkah penanganan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BPBD memperkuat distribusi air bersih ke wilayah terdampak. Salah satu daerah yang telah menerima bantuan adalah Kabupaten Bondowoso dengan total distribusi mencapai 170.000 liter atau setara 41 rit air bersih.
Sementara itu, sejumlah daerah lain melakukan distribusi air secara mandiri menggunakan anggaran pemerintah daerah masing-masing. Wilayah tersebut antara lain Probolinggo, Pasuruan, Bojonegoro, Bangkalan, Jember, Lumajang, Tulungagung, Mojokerto, Trenggalek, Ponorogo, dan Lamongan.
“Dropping air bersih di daerah-daerah tersebut dilakukan menggunakan APBD kabupaten/kota masing-masing,” kata Satriyo.
Untuk menghadapi puncak musim kemarau, BPBD Jawa Timur juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp612 juta guna mendukung distribusi air bersih. Dengan anggaran tersebut, diperkirakan dapat dilakukan hingga 867 rit pengiriman air ke wilayah terdampak.
Selain itu, sejumlah logistik pendukung turut disiagakan, di antaranya 50 unit tandon air, 100 tandon lipat, serta 9.600 lembar terpal.
BPBD Jatim juga meningkatkan kesiapsiagaan melalui koordinasi lintas instansi. Rapat teknis telah digelar bersama organisasi perangkat daerah (OPD) serta BPBD kabupaten/kota untuk menyusun strategi penanganan kekeringan sekaligus mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau.
Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan dampak kekeringan yang berpotensi meluas di berbagai wilayah Jawa Timur dalam beberapa pekan ke depan.
