PASURUAN, bloknesia.net – Peristiwa peluru nyasar kembali dilaporkan terjadi di kawasan sekitar area latihan militer di Desa Alastlogo, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Insiden tersebut memicu keresahan warga setelah peluru ditemukan menembus sejumlah rumah penduduk.

Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Pasuruan–Probolinggo, Multazamudz Dzikri, menyatakan menerima laporan dari masyarakat terkait kejadian tersebut.

“Informasinya kembali ada peluru nyasar ke rumah warga. Ditemukan di empat rumah berbeda di Desa Alastlogo,” ujarnya, Rabu (22/7/2026).

Berdasarkan laporan warga, peluru tersebut ditemukan di empat rumah yang berbeda. Tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kejadian tersebut disebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.

“Meski tidak ada korban, kejadian ini membuat warga resah. Ini perlu menjadi perhatian bersama,” kata Multazamudz.

Ia menambahkan, dugaan sementara peluru berasal dari aktivitas latihan militer di kawasan sekitar. Meski demikian, hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai sumber pasti peluru tersebut.

Multazamudz meminta para pemangku kebijakan untuk segera mengambil langkah konkret guna mencegah kejadian serupa terulang. Ia menekankan pentingnya aspek keselamatan warga di sekitar lokasi latihan.

“Kami berharap ada langkah nyata agar kejadian ini tidak terulang. Warga merasa trauma karena peristiwa seperti ini disebut telah beberapa kali terjadi,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa persoalan peluru nyasar di wilayah tersebut bukan hal baru. Isu ini sebelumnya telah dibahas dalam forum rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, bersamaan dengan persoalan sengketa lahan antara warga dan TNI Angkatan Laut di Kecamatan Lekok dan Nguling.

Dalam forum tersebut, Komisi II DPR RI merekomendasikan agar Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan serta Kementerian Keuangan untuk mempercepat penyelesaian masalah pertanahan di wilayah tersebut.

Namun, menurut Multazamudz, hingga saat ini tindak lanjut dari rekomendasi tersebut belum terlihat secara konkret.

Selain itu, ia menyebut telah ada rapat terbatas yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang menghasilkan rekomendasi pembentukan tim ad hoc.

Meski demikian, ia menilai implementasi dari hasil pertemuan tersebut juga belum berjalan optimal.

“Tindak lanjut dari berbagai rekomendasi itu masih belum terlihat. Kami berharap ada langkah nyata untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat,” pungkasnya.

Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak TNI terkait sumber peluru yang dimaksud.